Mudik Jadi Polemik

Home. (dok.pribadi)

Ini adalah foto rumah, tepatnya rumah nenek, di mana saya menghabiskan masa kanak-kanak hingga remaja.
Waktu itu, kami masih menumpang di rumah nenek yang diisi adik-adik dari ibuku. Bukan hanya suka, kenangan kurang manis, lucu, dan teu kudu banyak tersimpan di rumah yang konon dibangun di tahun 50an ini.

Dah gitu aja, lah ini bukan posting foto tantangan, kok!
Mudik. Ya, sebenarnya saya ingin bincangin soal mudik. Rutinitas tahunan yang kini jadi polemik dan sepertinya saya pun harus merelakan untuk menunda mudik meski pemerintah tak melarang untuk itu. Inilah yang menjadi menarik.

Di tengah merebak wabah corona, idealnya, orang-orang yang berada di pusat penyebaran harus tetap berada di daerah tersebut. Maksudnya, tentu agar penyebaran tidak lantas menjadi tak terkendali ke daerah sebagai efek dari mobilisasi massa dari pusat pandemi menuju daerah asalnya masing-masing.

Sayang, dari jauh hari sebelum hari raya, gelombang mudik ternyata sudah mulai dilakoni. Pemerintah tak menerapkan larangan tegas. Sedang bagi pemudik sendiri, penghidupan yang semakin sulit didapat di perantauan memaksa mereka untuk balik kanan. Siapa yang salah?
Ya, siapa yang salah jika akhirnya ditemukan pemudik positif covid 19 di Kudus, Sukoharjo, Cianjur, dan Garut?

Keputusan pemerintah pusat yang ngambang soal mudik, mau tak mau memaksa pemerintah daerah untuk bekerja ekstra. Jabar menggenjot rapid test, jateng mengoptimalkan potensi daerah dan kearifan lokal, jatim mengerahkan upaya karantina dengan kordinasi gugus terkecil. Seperti itu usaha-usaha yang diutarakan oleh kepala daerah masing-masing dalam sebuah wawancara di salah satu stasiun tv.

Padahal jika mengacu ke persoalan mudik, pilihannya cuma dua, biarkan warga mudik dan penyebaran wabah semakin liar, atau larang mudik dengan konsekuensi para perantau di pusat pandemi dicukupkan kebutuhannya.

Ini bukan soal tafsir kata dan kesadaran. Konyol, jika kita hanya berharap dengan himbauan sebaiknya jangan, atau lakukan karantina mandiri, warga akan manut untuk tidak melakukan mudik. Urusannya sudah soal kebutuhan hidup. Tak akan ada yang memilih tinggal jika untuk makan sehari-hari saja sulit dipenuhi.

Pangkal masalah mudik dalam konteks penyebaran covid 19 ternyata menjadi berujung sama dengan wacana ekstrem, bernama lockdown, yang sampai saat ini juga tak dipilih pemerintah pusat. Lockdown jelas akan mengundang kekisruhan jika masyarakat tidak dijamin kebutuhannya selama kebijakan tersebut diambil.

Efek langsungnya saat ini, rakyat bingung. Pemerintah harus lebih tegas soal langkah apa yang sebenarnya hendak mereka ambil. Gubernur Jakarta sudah mengajukan lockdown tapi ditolak. Dalam sebuah video amatir, Gubernur Jabar pun sebenarnya sudah mewacanakan lockdown. Mereka mungkin jengah dengan keadaan dan realita bahwa wabah akan menyebar liar jika tanpa penanganan total, tegas, dan kesiapan perangkat yang memadai.

Lantas sekarang bagaimana? Kalau menurut saya sih, fair saja. Jika masyarakat harus usaha sendiri memproteksi diri dengan dalih ini tanggung jawab bersama, ya dijelaskan saja. Hanya saja, posisi pemerintah sebagai pemangku amanat rakyat harusnya bisa lebih berperan dalam memutus rantai penyebaran wabah. Karena jika semua dikembalikan kepada masyarakat tanpa ada konsekuensi dan kompensasi, bisa dilihat toh, buat rebahan aja kita susah!
.
Papi Badar
Bandung, 06042020